Review Press

SUATU sore, ketika senja merambah cakrawala di Jalan Matraman Kecil No 8 Jakarta, Nyai Sholehah kelimpungan mencari Abdurrahman ad-Dakhil. Putra sulung yang tempo itu berusia belasan tahun tersebut tak kunjung muncul. Ternyata, tak berapa lama Gus Dur (kecil) itu menyembul. Kepada ibunya, dia berkilah tak ke mana-mana, melainkan sejak semula membaca buku di balik daun pintu.

Cucu KH Hasyim Asy'ari -pendiri ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama- tersebut sejak kecil memang fenomenal. Zainal Arifin Thoha dalam Jagadnya Gus Dur (2003) menyebut Gus Dur adalah enigma. Gus Dur merupakan satu-satunya sosok yang sepanjang sepak terjang hidupnya selalu dikawal teka-teki dan diselubungi misteri. Sering perkataan dan perilakunya membuahkan kontroversi. Tetapi, diam-diam tak sedikit yang mengamini bahwa Gus Dur dianugerahi kecerdasan futuristis. Sehingga, apa pun kontroversi yang mengemuka diyakini perlahan-lahan dan kelak terkuak kebenarannya.

Sebagaimana diutarakan Goenawan Mohamad, pada hari-hari dalam bulan Agustus 1945, yang runtuh bukan sebuah kekuasaan politik. Hindia Belanda sudah tidak ada, otoritas pendudukan Jepang yang menggantikan juga baru saja kalah. Yang ambruk adalah sebuah wacana.

Sebuah wacana adalah sebuah bangunan perumusan. Tapi, yang berfungsi di sini bukan sekadar bahasa dan lambang. Sebuah wacana dibangun dan ditopang kekuasaan dan sebaliknya, membangun serta menopang kekuasaan itu. Ia mencengkeram. Kita takluk dan bahkan takzim kepadanya. Sebelum 17 Agustus 1945, ia membuat ribuan manusia tak mampu menyebut diri dengan suara penuh, ''kami, bangsa Indonesia'' -apalagi sebuah ''kami'' yang bisa ''menyatakan kemerdekaan'' (Tempo, 8/09).

Perbincangan akademik tentang Sound Governance (SG) sudah demikian marak. Ia hadir untuk melengkapi kegagalan konsep Good Governance (GG) yang sudah berlaku selama ini. SG melihat bahwa upaya merestrukturisasi pola relasi pemerintah, swasta dan masyarakat secara domestik dengan mengabaikan peran aktor internasional adalah pengingkaran atas realitas global. Dampak dari pengingkaran ini adalah banyaknya variabel, yang sebenarnya sangat penting, tidak masuk ke dalam hitungan. Variabel yang absen itu adalah kearifan lokal (akibat hegemoni terma ‘Good’ oleh Barat) dan dampak dari kekuatan kooptatif internasional. Ruang kosong inilah yang coba diisi oleh sebuah paradigma baru yang di sebut Sound Governance.

Dalam sebuah diskusi ringan di warung kopi, seorang kawan asal Madura membeberkan fakta bahwa di tanah kelahirannya, ternyata, masih banyak masyarakat yang buta huruf. Berdasar data yang dia tunjukkan, di antara 3 juta masyarakat se-Jawa Timur yang masih buta huruf, persebaran terbesarnya berada di empat kabupaten di Madura.

Seketika itu saya jadi teringat pada sosok Ahmad Wahib. Tokoh pemikir Islam (yang juga) kelahiran Madura yang merantau ke Jogjakarta untuk kuliah dan menebarkan gagasan-gagasan progresifnya. Wahib adalah salah seorang prototipe intelektual organis di Indonesia. Wahib begitu benci melihat tingkah para pemikir yang lebih suka singgah di menara gading. Wahib juga intelektual yang begitu menekankan pentingnya mengembangkan minat keaksaraan (baca-tulis) bagi umat.