MEMPERBINCANGKAN birokrasi di negara ini, tampaknya tetap merupakan topik bahasan yang menarik untuk dicermati. Berangkat dari argumen awal bahwa birokrasi adalah institusi modern yang “wajib ada” dalam khazanah penyelenggaraan pelayanan publik (public services), ia patut dicermati, baik secara teoritik maupun empirik.

Pencermatan terhadap kinerja birokrasi inilah, yang nantinya bisa membawa kita pada sebuah penilaian menyangkut orientasi apa yang sesungguhnya diemban oleh birokrasi. Hal ini perlu digarisbawahi, mengingat meskipun birokrasi diyakini sebagai organ pelayanan publik, tak seorangpun bisa menjamin bahwa ia mungkin saja berubah menjadi “monster” yang menyengsarakan publik. Birokrasi dalam keseharian kita selalu dimaknai sebagai institusi resmi yang melakukan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Segala bentuk upaya pemerintah dalam mengeluarkan produk kebijakannya, semata-mata dimaknai sebagai manifestasi dari fungsi melayani urusan orang banyak. Akibatnya, tidak heran jika kemudian muncul persepsi bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka melayani kepentingan warga masyarakat, yang diwakili oleh institusi bernama birokrasi tersebut. Walaupun persepsi ini mengandung titik-titik kelemahan yang bisa jadi menyesatkan, namun sampai saat ini pemerintah yang diwakili oleh institusi birokrasi tetap saja diakui sebagai motor penggerak pembangunan.

Saiful Arif (ed), "Birokrasi dalam Polemik." (bekerjasama dengan Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Kewilayahan)"