KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berupaya mengurai permasalahan mengenai buku pelajaran di Indonesia. Tujuannya, agar masalah yang mencakup harga buku, kualitas, dan jalur distribusinya dapat teratasi dengan baik.
Langkah KPPU itu sebagai bentuk kepedulian atas masalah perbukuan yang mengemuka. Selama ini, sering terdengar keluhan dari orangtua siswa mengenai tingginya harga buku teks pelajaran, kurangnya persediaan buku, kecenderungan pemakaian buku teks yang telah ditentukan sebelumnya, juga keluhan mengenai penerbit yang cenderung mengambil posisi dominan dalam pengadaan buku.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, KPPU akan intensif melakukan pembahasan dengan segenap pemangku kepentingan sektor perbukuan. Agenda yang sudah dijalankan adalah acara dengar pendapat mengenai distribusi dan harga buku pelajaran sekolah di seluruh Indonesia, di Hotel Aryaduta Jakarta, 23 Juli 2007 lalu.

Pada kesempatan itu, Sukarmi selaku Komisioner KPPU mengemukakan, kajian atas buku pelajaran itu merujuk Peraturan Menteri No.11 tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran Sekolah. Peraturan itu sudah selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, yaitu dengan terbukanya kesempatan bagi pelaku usaha yang memiliki kemampuan dalam industri buku dan adanya kesempatan siswa untuk memilih buku yang diinginkan sesuai kualitas dan harga yang bersaing tetapi tetap memenuhi standar perbukuan.

Selain itu, peraturan juga memuat larangan bagi penerbit untuk mendistribusikan buku langsung ke sekolah, larangan guru menjual buku kepada para siswa, dan adanya larangan bagi pihak sekolah untuk memaksa siswa membeli buku dari penerbit tertentu.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan peraturan menteri tersebut kurang efektif. Sebabnya, terutama adanya distorsi jalur distribusi yang dilakukan penerbit. "Penerbit melakukan pendekatan kepada Kepala Sekolah atau Guru agar para siswa menggunakan buku teks mereka," jelas Sukarmi. Sebab lain adalah lemahnya pengawasan terhadap implementasi regulasi tersebut dan kurangnya niat dari pemerintah untuk mewujudkan sistem ideal distribusi buku sehingga penerbit mendistribusikan buku yang lolos dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi ke toko buku.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari orangtua murid menyampaikan bahwa selama ini para siswa diwajibkan membeli buku pelajaran dari sekolah dengan harga paket yang lebih mahal. Padahal, harga paket yang ditawarkan di luar sekolah lebih murah. Selain itu, penggunaan buku yang sudah dibeli dari sekolah ternyata kurang efektif. Perwakilan orangtua murid mengusulkan penyediaan buku teks di koperasi sekolah sehingga memudahkan siswa mencari buku teks tersebut.

Ulya Latifah dari SMA Labschool Jakarta mengatakan bahwa apa yang diungkapkan orang tua siswa itu tidak dijumpai di sekolahnya. Menurutnya, selama ini pihak sekolah tidak pernah memaksa muridnya untuk membeli buku paket. Para siswa juga dapat menggunakan buku dari penerbit lain karena tidak semua buku memenuhi kualitas yang diharapkan. "Bukan berarti semua sekolah melakukan pemaksaan," ujarnya.

Menanggapi masalah mahalnya harga buku teks, Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Sugiyanto menyatakan bahwa, pemerintah berencana membeli hak cipta dari penulis buku teks pelajaran agar buku tersebut dapat diakses secara terbuka. Apabila ada pihak yang berminat untuk menjual maka harus dengan seijin pemerintah sehingga pemerintah yang nantinya akan menentukan harga buku.

Pemerintah juga sedang mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Perbukuan dan Rancangan Undang-Undang Perpustakaan mengenai sistem perbukuan nasional. Menyangkut pembuat, pengguna buku dan fasilitator," jelasnya. RUU tersebut masih menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber: http://www.kppu.go.id